Beli Rumah Setelah Menikah: Atas Nama Siapa, Harta Bersama, dan Perjanjian Pisah Harta

Membeli rumah setelah menikah sering memunculkan pertanyaan yang jarang dibahas di brosur: sertifikatnya sebaiknya atas nama siapa? Apakah rumah otomatis menjadi milik bersama? Apakah KPR harus disetujui pasangan? Dan kapan perlu perjanjian pisah harta?

Artikel ini membahas aturan harta dalam perkawinan, pilihan nama di sertifikat, KPR untuk pasangan suami istri, serta kapan perjanjian pisah harta dibutuhkan.

Harta Bersama dan Harta Bawaan Menurut UU Perkawinan

Aturan dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

• Harta bersama. Menurut Pasal 35 ayat (1), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
• Harta bawaan. Menurut Pasal 35 ayat (2), harta yang dibawa masing-masing sebelum menikah, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, tetap di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
• Tindakan atas harta bersama. Menurut Pasal 36 ayat (1), suami atau istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak.

Artinya, tanpa perjanjian perkawinan, rumah yang dibeli selama menikah pada dasarnya termasuk harta bersama, siapa pun nama yang tercantum di sertifikat.

Sertifikat Rumah Sebaiknya Atas Nama Siapa?

Ada beberapa pilihan yang umum dipakai:

• Atas nama suami atau istri saja. Paling sederhana secara administrasi. Namun, tanpa perjanjian pisah harta, rumah tetap berstatus harta bersama.
• Atas nama berdua. Kepemilikan tercatat jelas untuk kedua pihak. Konsekuensinya, setiap tindakan atas rumah, seperti menjual atau menjaminkan, perlu melibatkan keduanya.

Pilihan mana pun, yang penting adalah keduanya sepakat dan memahami konsekuensinya. Untuk kondisi khusus, konsultasikan dengan notaris atau PPAT.

KPR untuk Pasangan Suami Istri

Persetujuan pasangan
Karena rumah yang dibeli selama menikah pada dasarnya menjadi harta bersama, bank umumnya meminta persetujuan pasangan saat pengajuan dan akad KPR. Siapkan juga dokumen pasangan, seperti KTP dan surat nikah.

Joint income
Banyak bank memungkinkan penghasilan suami dan istri digabungkan saat menghitung kemampuan bayar. Kelebihan dan hal yang perlu diperhatikan:

• Plafon KPR bisa lebih besar karena total penghasilan lebih tinggi.
• Riwayat kredit keduanya ikut diperiksa di SLIK OJK. Cara mengeceknya ada di Cara Cek SLIK OJK.
• Pertimbangkan kestabilan penghasilan masing-masing, misalnya jika salah satu berencana berhenti bekerja.

Alur pengajuan KPR selengkapnya ada di KPR Adalah.

Apa Itu Perjanjian Pisah Harta?

Perjanjian pisah harta adalah bagian dari perjanjian perkawinan yang mengatur agar harta suami dan istri terpisah, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan tidak otomatis menjadi harta bersama.

Ketentuan pentingnya menurut Pasal 29 UU Perkawinan, sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015:

• Perjanjian dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama dalam ikatan perkawinan.
• Dibuat atas persetujuan bersama secara tertulis, dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.
• Isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
• Perubahan atau pencabutan perjanjian tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Jadi, pasangan yang sudah menikah tanpa perjanjian pun masih bisa membuatnya kemudian.

Kapan Perjanjian Pisah Harta Perlu Dipertimbangkan?

• Salah satu atau keduanya memiliki usaha dengan risiko utang yang besar.
• Pasangan berbeda kewarganegaraan, karena berkaitan dengan aturan kepemilikan tanah bagi warga negara asing.
• Ada harta bawaan yang nilainya besar dan ingin dipisahkan dengan jelas.
• Pasangan ingin mengatur pengelolaan harta masing-masing secara mandiri.

Perjanjian pisah harta bukan tanda tidak percaya pada pasangan, melainkan cara mengatur harta dengan jelas sejak awal. Karena menyangkut aspek hukum yang cukup detail, sebaiknya dibuat dengan bantuan notaris.

Beli Rumah Sebelum atau Setelah Menikah?

• Dibeli sebelum menikah: rumah pada dasarnya menjadi harta bawaan pembelinya. Namun, jika cicilan KPR berlanjut dan dibayar selama perkawinan, sebaiknya bicarakan dengan pasangan dan konsultasikan ke notaris bagaimana status cicilan tersebut.
• Dibeli setelah menikah: tanpa perjanjian perkawinan, rumah menjadi harta bersama, dan KPR umumnya membutuhkan persetujuan pasangan.

Tips untuk Pasangan yang Akan Membeli Rumah

1. Diskusikan kebutuhan bersama, seperti lokasi, jumlah kamar, dan rencana punya anak. Panduannya ada di Rumah 3 Kamar atau 4 Kamar?
2. Sepakati anggaran dan porsi kontribusi masing-masing, termasuk DP dan cicilan. Panduan DP ada di DP Rumah Berapa Persen.
3. Rapikan riwayat kredit keduanya sebelum mengajukan KPR.
4. Tentukan nama di sertifikat dan pahami konsekuensinya.
5. Pertimbangkan perjanjian perkawinan jika kondisi Anda membutuhkannya.
6. Siapkan biaya di luar harga rumah, seperti pajak dan biaya KPR. Rinciannya ada di Biaya Beli Rumah 2026.

Rumah Pertama untuk Keluarga Muda

Bagi pasangan yang sedang mencari rumah pertama di Bekasi, Damai Putra Group memiliki pilihan cluster dengan berbagai tipe di Kota Harapan Indah, Tera Damai, dan Segara City. Perbandingan kawasannya bisa dibaca di Pilihan Perumahan di Bekasi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah rumah yang dibeli setelah menikah otomatis menjadi harta bersama?
Ya, menurut Pasal 35 UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengatur lain.

Apakah sertifikat atas nama istri saja berarti rumah milik istri seorang?
Tidak otomatis. Tanpa perjanjian pisah harta, rumah yang dibeli selama perkawinan tetap berstatus harta bersama.

Apakah KPR harus disetujui pasangan?
Umumnya ya, karena rumah tersebut termasuk harta bersama. Bank biasanya meminta persetujuan dan dokumen pasangan.

Apakah perjanjian pisah harta bisa dibuat setelah menikah?
Bisa. Sejak Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

Apa itu joint income dalam KPR?
Penggabungan penghasilan suami dan istri untuk menghitung kemampuan bayar, sehingga plafon KPR bisa lebih besar.

Artikel ini bersifat informasi umum dan bukan nasihat hukum. Untuk kondisi spesifik, konsultasikan dengan notaris, PPAT, atau konsultan hukum.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hunian Damai Putra Group, hubungi Marketing Gallery Damai Putra Group melalui WhatsApp Official 0811 4466 888 atau kunjungi www.damaiputra.com.